Evaluasi Kebijakan Iklim Meningkat namun Tidak Berkembang dan Tidak Sistematik

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh University of East Anglia (UEA) dan VU University Amsterdam memberi petunjuk baru pada praktek evaluasi kebijakan iklim yang masih sedikit diteliti namun penting secara politik di Eropa.

Diterbitkan di jurnal internasional   Policy Sciences, sebuah meta-analisis oleh sebuah tim peneliti dari Eropa menawarkan katalog sistematis pertama mengenai pola evaluasi kebijakan yang dilakukan di berbagai anggota Uni Eropa.

Dalam dekade terakhir, politik yang mengelilingi pengembangan kebijakan baru telah menarik minat tak terduga. Banyak target dan kebijakan baru telah dikeluarkan. Namun sedikit diketahui tentang apa yang dilakukan untuk memeriksa apakah kebijakan yang dihasilkan sesungguhnya memberikan bukti-bukti nyata.

Temuan mengungkapkan kalau sebuah budaya evaluasi muncul: jumlah evaluasi yang dihasilkan telah tumbuh secara spektakuler dalam tahun-tahun terakhir. Data yang dikumpulkan dari enam negara Uni Eropa dan untuk Uni Eropa secara keseluruhan menunjukkan peningkatan delapan kali lipat jumlah laporan yang dihasilkan antara 2000 dan 2005. Pertumbuhan ini, walau begitu, lebih nyata di beberapa negara daripada negara lain. Kebijakan di Inggris, misalnya, jauh lebih sering di evaluasi daripada di Portugal dan Polandia.

Walau begitu, budaya evaluasi berbeda pula. Mayoritas dari 259 evaluasi yang ditemukan dan dipelajari juga mengadopsi seleksi alat evaluasi yang terbatas dan tidak melibatkan stakeholder secara intensif. Secara krusial, lebih dari 80 persen tidak kritis, yaitu mereka memakai tujuan kebijakan yang telah ada sebagai sebuah hal yang ideal. Terakhir, mayoritas juga dikerangka sempit, berfokus terutama pada efektivitas lingkungan dan atau efektivitas biaya dari kebijakan yang ada.

“Apakah tata kelola iklim dilakukan lewat PBB atau – seperti yang cenderung dilakukan sekarang – lewat proses tipe ‘ajukan dan tinjau’ yang lebih informal, praktek evaluasi mutlak penting untuk memperbaiki intervensi kebijakan dan membangun serta mempertahankan kepercayaan publik,” kata pengarang  Prof Andrew Jordan dari Tyndall Centre for Climate Change Research di University of East Anglia.

“Temuan paling mengejutkan dari analisis kami adalah betapa tak berkembang dan tak sistematisnya sebagian besar praktek evaluasi saat ini. Usaha besar telah dibuat untuk menyarankan dan memahami prosedur pembuat kebijakan di Eropa, namun sebagian besar evaluasi kebijakan tetap tanggung dan non-konsultatif.”

Seiring tekanan politik pada pembuat kebijakan untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi peningkatan perubahan iklim, seruan akan tumbuh agar evaluasi dilakukan secara lebih terbuka dan transparan.

“Saat ini, sistem kebijakan di Eropa terlihat kurang persiapan untuk menghadapi tantangan tersebut,” kata   Prof Jordan.

Pengarang lain, Dr Dave Huitema dari   Institute for Environmental Studies VU University Amsterdam (IVM), mengatakan kalau ada “celah besar antara teori dan praktek evaluasi, yang menunjukkan kalau evaluasi sekarang meremehkan kompleksitas isu perubahan iklim.”

Para peneliti universitas muncul sebagai evaluator kebijakan yang paling aktif di Eropa. Saat ini, mayoritas evaluasi (58 persen) tidak dikomisikan. Pembuat kebijakan dapat meningkatkan usaha evaluasi total dengan mengkomisikan lebih banyak evaluasi dari berbagai organisasi. Walau begitu, ini tidak mesti menghasilkan bidaya evaluasi yang lebih aktif dan kritis. Saat ini, evaluasi tanpa komisi dua kali lebih mungkin mempertanyakan tujuan kebijakan daripada yang dikomisikan. Sementara itu, badan parlementer menghasilkan jumlah evaluasi kritis yang relatif besar. Tanggung jawab meningkatkan mutu dan jumlah evaluasi karenanya harus ditanggung berbagai pihak.

 Penelitian ini didanai oleh proyek ADAM EU FP6, dimana UEA dikoordinasikan antara 2006 dan 2009.

faktailmiah.com